B Nilai-nilai pancasila sebagai sumber etika politik Dalam pelaksanan dan penyelenggaran negara, etika politik menuntut agar kekuasaaan dalam negara dijalankan sesuai dengan. asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku; disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis)
Dalamsebuah video yang diunggah akun Instagram @omg.indonesia.id, Hendra Wahyudi, Ketua DPRD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, gagal melafalkan sila-sila Pancasila. Hendra salah mengucap sila keempat Pancasila dan sontak disoraki para pendemo. Insiden ini terjadi saat mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan gedung DPRD Paser. Salahsatu bentuk kebijakan yang tidak sesuai ialah pemberian bahan bakar bersubsidi bagi orang yang mampu. Atau dengan kata lain pendistribusian hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga keadilan sosial tidak tercapai. Pembahasan: Pancasila adalah dasar negara dan dijadikan sebagai landasan keberjalan dan berdirinya negara Indonesia
Padaperiode ini pemerintah lebih memfocuskan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil berdasarkan dengan UUD 1945 dan Pancasila.Tujuan dan kebijaksanaan ekonomi yang hendak dicapai pada periode ini mencakup segala bidang.Sistem kebijakan ini memfokuskan pada sector pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industry yang mengolah bahan mentah
Pancasiladengan sifatnya yang luwes memberikan kebebasan setiap individu untuk memilih agama yang dijadikan sebagai kepercayaan. Hubungan antara agama dan negara juga cukup erat sehingga dalam Pancasila tidak mengenal yang namanya sekuler atau menghilangkan unsur-unsur agama dalam suatu kehidupan bermasyarakat.
WakilKetua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menegaskan, tidak boleh ada sikap dan pandangan yang berkembang dan dikembangkan menentang sila-sila dalam Pancasila. Tidak boleh ada UU, Perppu, dan Peraturan Menteri di negeri ini yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," ujar Anwar. Yuk gabung diskusi sepak bola di sini
Dalamprakteknya penerapan kebijakan tersebut tidak berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Dapat dilihat bahwa salah satu faktornya kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut. Kita bisa melihat contoh dari beberapa bulan lalu saat Hari Raya Idul Fitri pemerintah sudah menetapkan Tm0eM.
  • 1oqi08pn9n.pages.dev/110
  • 1oqi08pn9n.pages.dev/136
  • 1oqi08pn9n.pages.dev/381
  • 1oqi08pn9n.pages.dev/109
  • 1oqi08pn9n.pages.dev/127
  • 1oqi08pn9n.pages.dev/239
  • 1oqi08pn9n.pages.dev/56
  • 1oqi08pn9n.pages.dev/40
  • 1oqi08pn9n.pages.dev/186

    • 10 kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila